Insentif Fiskal untuk Mobil Hybrid Diharapkan Menetralkan Dampak Kenaikan PPN pada Industri Otomotif

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan keyakinannya bahwa dampak negatif dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 2025 bisa terabaikan. Hal ini berkat kebijakan pemerintah yang memberikan insentif fiskal untuk kendaraan hybrid (HEV) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang. Keputusan ini memberikan optimisme di kalangan pelaku industri otomotif tanah air, yang tengah berusaha pulih dari tantangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengumumkan pemberian insentif fiskal 3 persen untuk kendaraan hybrid pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan pada 23 Desember 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung sektor otomotif yang saat ini masih berusaha bangkit setelah pandemi dan berbagai ketegangan ekonomi global.

Salah satu dampak positif dari pemberian insentif fiskal tersebut adalah penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid. Sebelumnya, tarif PPnBM untuk mobil hybrid berkisar antara 6 hingga 8 persen. Dengan adanya insentif fiskal ini, tarif PPnBM mobil hybrid diperkirakan akan turun menjadi sekitar 3 hingga 5 persen, yang pada gilirannya akan membuat harga mobil hybrid sedikit lebih terjangkau bagi konsumen.

Sementara itu, kebijakan insentif yang sudah diberlakukan untuk kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) akan tetap berjalan, dengan beberapa penyesuaian. Insentif untuk mobil listrik yang diimpor dalam bentuk completely knocked down (CKD) akan tetap mendapatkan diskon PPN DTP sebesar 10 persen. Sementara untuk mobil listrik yang diimpor dalam bentuk completely built up (CBU) dan CKD, tarif PPnBM DTP akan tetap diberlakukan, yakni sebesar 15 persen. Selain itu, bea masuk untuk impor mobil listrik CBU juga akan tetap dibebaskan.

Langkah pemerintah ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi. Menurut Nangoi, kebijakan insentif yang diberikan pemerintah merupakan respons cepat yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan industri kendaraan bermotor di Indonesia, yang sejak tahun lalu menghadapi banyak tantangan. "Gaikindo sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah ini, yang kami harap dapat mendorong pemulihan dan menggairahkan kembali pasar kendaraan bermotor Indonesia," ungkap Nangoi.

Sejak Januari hingga November 2024, penjualan kendaraan listrik dan hybrid telah meraih pangsa pasar sebesar 11,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia semakin tertarik dengan kendaraan ramah lingkungan seperti BEV dan HEV. Gaikindo melihat kebijakan insentif fiskal ini sebagai langkah pemerintah untuk mendorong daya saing kendaraan-kendaraan ini agar lebih mudah diterima oleh pasar domestik. Dengan begitu, pasar kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang.

Kebijakan pemberian insentif fiskal bagi kendaraan hybrid dan listrik ini juga diyakini dapat mengurangi kekhawatiran pemain industri terhadap dampak kenaikan PPN yang akan diberlakukan pada Januari 2025. Kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun depan sempat memicu kekhawatiran, terutama bagi pelaku industri kendaraan bermotor yang khawatir harga jual mobil akan semakin tinggi. Namun, dengan adanya insentif fiskal yang diberikan untuk kendaraan hybrid dan listrik, Gaikindo percaya bahwa potensi penurunan penjualan dapat dihindari.

Yohannes Nangoi juga menekankan bahwa kebijakan ini memberikan rasa aman kepada industri otomotif Indonesia, mengingat bahwa sektor ini tengah berjuang untuk pulih dari dampak ekonomi global yang menekan permintaan otomotif. "Kebijakan positif dari pemerintah ini membangun keyakinan bahwa kenaikan PPN sebesar 12 persen pada Januari 2025 tidak akan berdampak signifikan terhadap potensi penjualan mobil, dan justru bisa diabaikan berkat adanya insentif tersebut," tambah Nangoi.

Secara keseluruhan, langkah pemerintah untuk memberikan insentif fiskal ini diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pemulihan pasar otomotif di Indonesia pada 2025. Pemerintah juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung perkembangan kendaraan ramah lingkungan, yang merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mengurangi jejak karbon dan memenuhi target emisi rendah.

Kebijakan insentif untuk mobil listrik dan hybrid juga diharapkan dapat menarik minat lebih banyak konsumen untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Ke depannya, dengan adanya kebijakan yang mendukung industri otomotif dan kendaraan ramah lingkungan, Indonesia bisa semakin mendekati target untuk menjadi salah satu pasar mobil listrik terbesar di Asia.

Secara keseluruhan, kebijakan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia akan memperkuat daya saing kendaraan ramah lingkungan, seperti hybrid dan listrik, di pasar domestik. Selain itu, langkah ini juga dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN yang sudah dijadwalkan pada Januari 2025.