Anggota DPR RI Menyarankan iPhone Diblokir di Indonesia

 

 

 

 Jakarta  – Permintaan kontroversial dari  Apple  yang mengajukan tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama  50 tahun  sebagai syarat berinvestasi di Indonesia, menuai sorotan keras dari Komisi VI  DPR RI . Dalam rapat kerja yang digelar pada  Senin, 4 November 2024 , bersama  Menteri BUMN Erick Thohir , permintaan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR dari  Fraksi PDIP ,  Mufti Anam , yang mengungkapkan kekecewaannya.

 

Mufti Anam dengan tegas menyatakan bahwa permintaan Apple tersebut sangat  tidak masuk akal  dan bahkan menyebutnya sebagai bentuk  pelecehan terhadap Indonesia . “Kami sangat menyesalkan permintaan Apple yang meminta pembebasan pajak selama 50 tahun. Itu adalah permintaan yang gila,” tegas Mufti Anam dalam pernyataan yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut.

 

Mufti Anam juga mengkritik sikap Apple yang dinilai telah meraup keuntungan besar dari pasar Indonesia tanpa harus mendapatkan insentif pajak yang besar. Menurutnya, permintaan tersebut bisa merugikan negara dan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh Apple terhadap perekonomian Indonesia.

 

Lebih lanjut, Mufti Anam bahkan mengusulkan agar semua produk  iPhone , termasuk  iPhone 16  yang baru saja diluncurkan,  diblokir  dari peredaran di Indonesia. Hal ini berkaca pada kebijakan pemerintah yang menolak permintaan Apple terkait tax holiday tersebut.

 

“Setelah kami buka alasan dari pemerintah, ternyata iPhone dilarang masuk karena mereka (Apple) meminta tax holiday selama 50 tahun. Ini sudah gila. Apple sudah menikmati keuntungan besar di Indonesia, tapi mereka malah minta keuntungan lebih lagi dengan tax holiday begitu lama,” ungkap Mufti. “Kami dan rakyat Indonesia marah. Kalau perlu, blokir saja semua produk iPhone dari masuk ke negara kita. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi,” tambahnya.

 

Mufti Anam juga menegaskan bahwa dengan kebijakan tersebut,  Apple  dianggap sudah cukup menikmati keuntungan dari pasar Indonesia tanpa perlu mendapatkan keringanan pajak yang berlarut-larut. Ia juga meminta pemerintah, terutama Kementerian BUMN, untuk lebih tegas dalam menghadapi masalah ini dan mengurangi ketergantungan pada produk Apple, terutama iPhone.

 

 Pemerintah Akan Terus Memantau

 

Dalam rapat kerja tersebut,  Menteri BUMN Erick Thohir  tidak memberikan komentar langsung terkait usulan tersebut. Namun, ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus  memantau perkembangan investasi  dan kebijakan terkait yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk Apple.

 

Apple sendiri belum memberikan komentar resmi terkait permintaan tax holiday tersebut, namun kabar bahwa perusahaan ini berniat untuk berinvestasi di Indonesia dengan menyertakan komitmen besar memang sudah mencuat di publik. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Apple berencana untuk membangun fasilitas manufaktur di Indonesia dengan menggandeng beberapa pemasok lokal untuk memproduksi aksesoris dan produk-produk Apple di dalam negeri.

 

 Kontroversi Kebijakan Tax Holiday

 

Permintaan tax holiday 50 tahun oleh Apple ini mengundang kontroversi karena sebelumnya pemerintah Indonesia sudah mengatur bahwa setiap perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia wajib memenuhi  ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)  dan juga harus memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan lebih fokus pada pemberdayaan industri dalam negeri.

 

Jika Apple benar-benar memutuskan untuk melanjutkan rencana investasi dengan permintaan tax holiday yang kontroversial, maka pemerintah Indonesia harus menilai kembali dampak jangka panjang bagi perekonomian dan keberlanjutan industri nasional.

 

Kontroversi terkait permintaan  Apple  untuk mendapatkan tax holiday selama  50 tahun  menjadi pembicaraan hangat di kalangan anggota DPR. Mufti Anam menegaskan bahwa permintaan ini adalah bentuk pelecehan terhadap Indonesia, dan jika tetap dipaksakan, produk-produk Apple, termasuk  iPhone 16 , bisa diblokir dari pasar Indonesia. Hal ini menambah sorotan terhadap kebijakan investasi asing yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih adil bagi perekonomian dalam negeri.

 

Pemerintah Indonesia kini harus mempertimbangkan lebih matang kebijakan terkait insentif pajak yang akan diberikan kepada perusahaan asing, serta memastikan bahwa setiap investasi yang masuk dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan industri lokal.